Rekrutmen Ribuan PPPK Trenggalek Bebani APBD, Puluhan Miliar Melayang

Pemerintah Kabupaten Trenggalek menghadapi tantangan baru terkait anggaran daerah. Rekrutmen ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membawa konsekuensi finansial yang signifikan. Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diprediksi bertambah hingga puluhan miliar rupiah.

Penambahan beban APBD ini mencapai angka yang cukup fantastis, yakni sekitar Rp 43 miliar. Dampaknya tentu akan terasa pada alokasi anggaran untuk sektor-sektor lain. Pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian dan prioritisasi agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Trenggalek, Suhartono, menjelaskan secara rinci mengenai dampak finansial rekrutmen PPPK ini. Gaji serta tunjangan para PPPK tersebut menjadi komponen utama yang memengaruhi peningkatan belanja daerah. Hal ini memerlukan perencanaan yang matang agar tidak mengganggu stabilitas keuangan daerah.

Pemerintah daerah saat ini sedang berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini. Evaluasi terhadap program-program yang ada dilakukan untuk mencari potensi efisiensi. Selain itu, penjajakan sumber-sumber pendapatan baru juga menjadi fokus perhatian.

Dengan adanya rekrutmen PPPK ini, diharapkan kualitas pelayanan publik di Trenggalek semakin meningkat. Meskipun demikian, pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan bertanggung jawab menjadi kunci utama. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan kualitas SDM dan stabilitas fiskal.